Jawa Barat Rawan Pangan?

Indonesia yang telah diberkahi dengan kekayaan dan kesuburan alam oleh Yang Maha Kuasa, akhir-akhir ini terus dirundung berbagai jenis bencana yang terjadi hampir tidak dalam selang waktu yang lama. Selain wabah flu burung dan demam berdarah yang telah banyak menelan korban jiwa, juga telah terjadi beberapa kali kecelakaan transportasi yang memilukan. 

Setelah musim kemarau yang begitu panjang,  Jawa Barat selatan juga mengalami bencana tsunami, kemudian setelah itu Jawa Barat bagian Utara mengalami bencana banjir. Akhirnya “kekurangan” panganpun terjadi. Di Jawa Barat harga beras melambung sehingga banyak warga yang mengalami kelaparan karena tidak mampu membeli kebutuhan pangannya.  Memang jawaban yang sering kita peroleh adalah bahwa di Jawa Barat tidak ada rawan pangan, yang ada adalah rawan daya beli. Apapun juga jawabannya, jelas Jawa Barat menghadapi masalah dalam membangun ketahanan pangan.

Provinsi yang kita cintai ini selain sangat subur rakyatnya juga ramah, sehingga banyak mengundang pendatang untuk tinggal yang akibatnya Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki penduduk terbanyak di Indonesia. Pertumbuhan penduduk Jawa Barat dari tahun ke tahun berkisar di angka 2 %, dan walaupun hanya 2 % tetapi terus merambat naik. Di sisi lain bila memperhatikan data pangan Jawa Barat, produksi beras Jawa Barat dari tahun ke tahun memperlihatkan data yang fluktuatif. Pada tahun 2006 Jawa Barat menghasilkan padi sebanyak 9.500.551 ton. Data pada tahun sebelumnya tahun 2005 sebesar 9.787.217 ton, tahun 2004 sebesar 9.602.302 ton, dan pada tahun 2003 sebesar 8.776.889 ton. Dengan demikian wajar bila  masyarakat Jawa Barat akan selalu terancam kekurangan pangan karena pertumbuhan penduduk yang bergerak linear tidak diimbangi dengan produksi beras tahunan yang sepadan. Upaya divesifikasi pangan sampai sekarang belum berhasil melepaskan ketergantungan pada beras.

Target pertanian Jawa Barat yang dicanangkan untuk tahun 2006 memang telah tercapai, yaitu target produksi beras sebesar 9.400.000 ton dan kemarin terealisasi sebesar 9.500.551 ton yang berarti surplus sebesar 100.551 ton. Dari realisasi produksi tersebut Jawa Barat seharusnya memiliki cadangan beras yang cukup untuk tiga bulan pertama di awal tahun 2007 atau sampai tibanya panen raya. Karena data tersebut, wajar bila Jawa Barat cukup lantang menolak kehadiran beras impor. Namun demikian, pada kenyataannya ternyata kelangkaan beras juga melanda Jawa Barat sehingga memicu kenaikan harga beras di pasaran. Sepertinya pengkajian perlu dilakukan lebih tajam lagi terhadap produksi beras tersebut. Apakah jumlah produksi tersebut perlu dicanangkan lebih besar pertahunnya atau perlu penataan ulang dalam sistem logistik dan distribusi beras yang digunakan  saat ini. Memperbesar target produksi memerlukan persiapan banyak faktor pendukung. Mulai dari luas lahan tanam yang harus ditingkatkan, bibit unggul yang lebih produktif, teknologi pertanian, sistem pengadaan pupuk, sarana dan prasarana fisik pendukung, biaya produksi yang murah yang merangsang petani, penanganan pasca panen, serta peningkatan qualitas sumber daya manusia petani dalam upaya transfer teknologi unggul, dan lain-lain. Antisipasi terjadinya puso juga merupakan sesuatu yang senantiasa jadi prioritas. Walaupun sebagian besar puso terjadi karena faktor alam, tetapi adanya antisipasi lebih awal akan membantu mengurangi kerugian. Pendek kata sistem pertanian dalam rangka pencanangan sistem ketahanan pangan Jawa Barat yang lebih tangguh perlu lebih terencana dan terkendali. Sebetulnya Jawa Barat tidak perlu pesimis untuk hal tersebut. Perguruan tinggi dan balai-balai penelitian terkemuka dalam bidang teknologi dan pertanian berada di Jawa Barat. Masalahnya bagaimana semua bisa saling menyahut dan bersinergi menuju target dan kondisi yang ingin dicapai. 

Dalam rangka menciptakan sistem ketahanan pangan yang tangguh, keberhasilan pertanian juga perlu dituntaskan dengan sistem logistik dan distribusi setiap komoditi pangan, khususnya beras. Sistem yang ada sekarang apakah masih perlu dioptimalkan atau disempurnakan atau bahkan diubah secara total, perlu dikaji dengan seksama sehingga keberhasilan ketahanan pangan benar-benar tuntas. Kita tidak boleh menyerah terhadap perilaku pasar, namun kita harus proaktif mempengaruhi perilaku pasar yang mengarah terhadap kesejahteraan bersama. Kesan yang ada pada kita sekarang, kalau harga beras jatuh petani dirugikan, namun pada waktu harga beras membumbung tinggi, belum tentu petani juga diuntungkan. Sebabnya adalah karena tata niaga beras tidak berpihak pada petani.          

Pada saat ini panen raya telah terlaksana di mana-mana, termasuk di Jawa Barat. Penyikapan pasar jelas sekali, harga gabah mulai turun drastis. Harga Gabah Kering Pungut (GKP) yang semula tinggi, yaitu mencapai harga Rp. 2.400,- sampai dengan Rp. 2.800,- per kg dan harga Gabah Kering Giling (GKG) sebesar Rp. 2.500,- sampai dengan Rp. 3.500,- per kg, serta Pengusaha penggilingan  menjual beras dengan harga sekitar Rp. 4.500,- sampai dengan Rp. 5.700,- per kg, saat ini turun menjadi sekitar Rp. 1.800,- sampai Rp. 2.000,- untuk GKP, sekitar Rp. 2.300,- untuk GKG, dan harga beras di pasar-pasar Rp. 3.500,- sampai Rp. 4.000,- per kg. Penurunan akan terus terjadi dengan semakin luasnya sawah yang mengalami panen. Tentu saja akibatnya para petani, telah mulai mengeluh karena terancam kerugian. Pemerintah telah berupaya melakukan langkah antisipasi.  Per tanggal 1 April 2007, Pemerintah telah mengubah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang telah ditetapkan dua tahun lalu melalui Inpres No. 13 pada tahun 2005, yang membatasi harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp. 1.730,- untuk GKP dan Rp. 2.280,- untuk GKG serta Rp. 3.550,- untuk beras per kg nya, dengan ketetapan Inpres No.3 Tahun 2007,  HPP GKG menjadi Rp. 2.000,- dan  HPP beras menjadi Rp. 4.000,- per kg. HPP yang baru mengalami kenaikan sekitar 12,7% untuk beras dan 15% untuk gabah dari HPP sebelumnya. Selain itu juga Inpres No. 3 tahun 2007 telah menginstruksikan  Bulog untuk membeli beras petani sebesar 1,8 juta ton.

Apakah dengan demikian permasalahan beras telah selesai? Untuk sesaat tampaknya seakan telah selesai. Tetapi, ternyata dibanyak daerah  penetapan harga pembelian oleh pemerintah tersebut dinilai terlalu rendah . Selain itu, apabila biaya kenaikan harga dasar tersebut diikuti oleh kenaikan barang-barang lain, terutama yang dibutuhkan untuk kesinambungan produksi petani, seperti pupuk, benih dan obat-obatan, maka kenaikan harga dasar tersebut menjadi tidak berarti lagi. Apalagi kalau diiringi dengan kenaikan harga-harga kebutuhan hidup lainnya. Maka kembali para petani kita terperangkap dalam lingkaran setan kemiskinan.

Dalam mengatasi masalah beras ini, kita harus berfikir jangka menengah kedepan. Jangan sampai bangsa kita terus menerus dihadapkan pada krisis. Dan pula jangan kita selalu dihadapkan pada tidak ada pilihan selain impor.  Fungsi bulog sebagai lembaga stabilisasi pangan harus dikembalikan. Fungsi itu adalah tugas negara dan tidak bisa dikorporasikan.  Yang perlu dijaga adalah cara kerja dan mentalitasnya, dan membuat semua transparan dan mudah dikontrol.

Sebuah wacana lagi, apakah tidak lebih baik apabila daerah diberi kewenangan yang lebih besar dalam penanganan masalah pangan khususnya beras? Hal ini sesuai dengan semangat otonomi, disertai dengan insentif bagi daerah yang dapat berprestasi mengatasi masalah pangan dan menjaga stabilitasnya di daerah masing-masing.

Agar supaya kita tidak selalu reaktif saja, harus terus menerus memadamkan api krisis, maka pemikiran-pemikiran dan terobosan-terobosan baru perlu dicari, dengan belajar dari pengalaman di masa lalu dan memperkuat institusi-institusi yang sudah ada. Sehingga Jawa Barat mampu menjadi provinsi yang Gemah Ripah Lohjinawi.